Merdeka.com - Akhir tahun lalu, Presiden Joko Widodo mewacanakan memangkas setoran dividen perusahaan-perusahaan BUMN. Alasannya, selama ini BUMN terbebani setoran tinggi sehingga sulit mengakselerasi bisnis.
Kementerian BUMN secara resmi mengajukan usulan pemangkasan dividen BUMN dalam postur RAPBN-P 2015. dalam APBN 2015, dividen BUMN ditetapkan sebesar Rp 44 triliun. Menteri Rini mengajukan draft RAPBN-P 2015 dengan target dividen hanya Rp 34,95 triliun.
Rini kembali menjelaskan, usulan pemangkasan dividen dilatarbelakangi keinginan pemerintah mendorong peran BUMN dalam menggerakkan roda perekonomian nasional.
"Hal tersebut didasari paradigma peran BUMN dalam ekonomi nasional. Sebelumnya sebagai penerimaan negara. Ke depan ditingkatkan perannya ke pembangunan nasional," jelas dia.
Selanjutnya, dengan dividen ditahan maka BUMN bisa menciptakan proyek strategis. "Sejalan dengan hal itu pengurangan setoran dividen memperkuat keuangan BUMN. Itu bisa leverage pendanaan," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa pemerintah mengurangi setoran dividen BUMN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.
"Ya sekitaran itu Rp 9 triliun," ujar dia yang ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (7/1).
Santer beredar kabar, hampir separuh dari pengurangan dividen BUMN berasal dari Pertamina. Isu yang berkembang, setoran dividen dari Pertamina dipangkas hingga Rp 4 triliun. Terkait ini, Menteri Bambang tidak menjawab.
Dia beralibi tidak mengetahui detail jumlah dividen masing-masing perusahaan BUMN yang dipangkas dalam APBN-P 2015.
Sekadar diketahui, rencana awal pengurangan dividen disampaikan Sofyan Djalil awal Desember 2014. Pertimbangannya, pemerintah menginginkan BUMN berkembang dan ikut andil dalam pembangunan nasional. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berencana menghapus dividen BUMN.
"Jika mungkin, BUMN itu tidak ada dividen. Supaya BUMN bisa berkembang cepat untuk melakukan berbagai program-program pembangunan infrastruktur dan lain-lain," ujar Sofyan usai rapat kabinet kerja di istana Negara, Rabu (3/12).
Dengan tidak menarik keuntungan dari BUMN, pemerintah berharap perusahaan pelat merah bisa lebih punya peran mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Sofyan menyebut BUMN di bidang perbankan dan infrastruktur bakal diberi keringanan setoran dividen. Ini agar perusahaan pelat merah di dua bidang itu bisa memiliki kemampuan lebih untuk mengembangkan bisnisnya. Di luar itu, Sofyan mengaku masih ada BUMN lain akan menerima pengurangan dividen. Namun, dia enggan membenarkan apakah Pertamina termasuk di dalamnya.
_yang_masih_bertuliskan_universitas_haluoleo._randi_saliki.jpg)
